Jumat, 09 April 2010

Dana Pilkada Tersendat

BATURAJA - Setelah sebulan sebelumnya jajaran Polres OKU mengeluhkan tersendatnya dana pengamanan pilkada, kini giliran KPUD yang meminta dana Pilkada Rp 10,5 miliar dapat segera dicairkan.

Informasi yang dihimpun, sejauh ini honor Panwas kecamatan baru dibayar satu bulan, sedangkan untuk periode Maret akan dirapel pada April mendatang.

Kami berharap dana Pilkada yang telah disetujui dewan segera cair, hal ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada,” kata Ketua KPUD OKU, Dra Umi Rachmawati MSi, Kamis (11/3).

Didampingi anggota KPUD, Dewantara Jaya SP, Achmad Wenesday SHdan Zulfikar Ali Fajri SAg MSi dan Mustawan SE, Umi menjelaskan, selama tahapan Pilkada ini, KPUD baru mendapat dana

talangan dari Pemkab OKU Rp 1 miliar. Dana itu sudah habis, dan saat ini KPUD kembali mengajukan permintaan Rp 1 M lagi. Umi berharap, dana Pilkada dapat dicairkan serentak karena tugas KPUD sangat padat.

Sementara itu Sekda Pemkab OKU, Drs H Suprijadi Jazid beberapa waktu lalu mengatakan, tekhnis pencairan dana pilkada bertahap sesuai kebutuhan, karena dana dari pusat juga turunnya secara bertahap.

DPS Dimutakhirkan
Sementara itu daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Kabupaten OKU Timur, hingga kini masih dimutakhiran di tingkat PPS. “Kemungkinan masih ada pemilih yang belum terdafatar, sehingga

DPS masih terus dilakukan pemutakhiran,” kata anggota KPUD OKU Timur Divisi Sosialisasi dan Mata Pilih, Zainal Abidin SAg, Kamis (11/3).

DPS untuk Pilkada OKU Timur saat ini tercatat 434.687 pemilih. “Proses pemutahiran DPS di tingkat PPS dan PPK ini akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) paling lambat 28 Maret,” kata

Zainal seraya menegaskan, DPS yang dimutakhirkan itu masing-masing lelaki 221.645 pemilih dan perempuan 213.042 pemilih. Warga yang merasa sudah berhak memilih, namun namanya belum masuk dalam DPS, supaya melapor ke RT/RW atau kepala desa tempat domosili.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar